EKONOMI BISNIS

BI: Empat Karakteristik Uang Virtual yang Sangat Riskan

Laporan Anggi Widya Permani | Kamis, 18 Januari 2018 | 20:17 WIB
Yosamartha Direktur Fintech Office Bank Indonesia. Foto: Anggi suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Kehadiran mata uang virtual atau virtual currency membuat sebagian masyarakat Indonesia berlomba-lomba melakukan investasi dan penggunaan mata uang virtual seperti bitcoin. Tapi sistem mata uang tanpa otoritas itu diketahui memiliki karakteristik yang bisa menimbulkan berbagai risiko.

Yosamartha Direktur Fintech Office Bank Indonesia mengatakan uang virtual termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Tanah Air akan melarang keras transaksi dan perdagangan menggunakan mata uang virtual tersebut.

Yosa mengatakan ada empat karakteristik virtual currency yang dinilai sangat berisiko dan perlu diketahui oleh masyarakat, diantaranya:

1. Virtual currency tanpa regulator, artinya tidak ada peraturan mengenai penyeleggaraannya, termasuk penagturan terhadap pengelolaan algoritma virtual currency, tidak mengikuti best practice atau standar internasional untuk memastikan keamanan efisiensi penyelenggaraan, dan tidak terdapat kepastian hukum sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi kerugian.

2. Transaksi dilakukan peer to peer, artinya tanpa lembaga perantara resmi. Sehingga, tidak ada yang menangani keluhan yang muncul.

3. Bersifat Pseudonymity, artinya identitas pelaku tersamarkan atau tidak dapat diidentifikasi beserta transaksinya. Sehingga, dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

4. No Central Authority, artinya tidak terdapat entitas sentral yang menjadi subyek pengaturan , tidak terdapat pihak yang menjadi penanggung jawab sehingga harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

"Dengan begitu, penggunaan mata uang virtual tersebut sangat beresiko tinggi pada area sistem pembayaran, SSK, APU PPT, dan juga perlindungan konsumen," kata Yosa di Perpustakaan Bank Indonesia, Surabaya, Kamis (18/1/2018).

Virtual currency bisa menimbulkan risiko dalam sistem pembayaran, misalnya tidak adanya jaminan untuk ditukarkan dengan fiat money, apalagi dengan volatilitas harga yang tinggi, tidak ada pihak yang mennagani keluhan nasabah serta keamanan dari sistem dan ekosistem di sekelilingnya belum terbukti.

Selain itu, penggunaan virtual currency juga bisa menimbulkan risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Karena mekanisme transfer tidak melewati intuisi formal yang memiliki sistem APU PPT, sehingga tidak bisa dilakukan identifikasi dan monitoring terhadap pergerakan transakasi dan menyulitkan untuk dilakukan pembekuan atau penyitaan terkait kasus kejahatan," kata dia.

Dengan demikian, Yosa menegaskan penggunaan mata uang virtual sangat berisiko tinggi, dikarenakan tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga. (ang/rst)
Editor: Denza Perdana



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.