EKONOMI BISNIS

GINSI: Biaya Logistik Impor Indonesia Tidak Seksi

Laporan Denza Perdana | Senin, 13 November 2017 | 13:48 WIB
Anton Sihombing Ketua Umum GINSI (tiga dari kanan) menjelaskan tingginya biaya logistik di Indonesia yang membebani importir dalam negeri, Senin (13/11/2017). Foto: Denza suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Anton Sihombing Ketua Umum Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI) mengatakan, dwelling time di pelabuhan Indonesia memang sudah sesuai harapan. Tapi cost logistic (biaya logistik) pelabuhan di Indonesia bukannya turun, malah terus meningkat.

Anton mengakui, pemerintah telah berhasil menekan dwelling time (waktu tinggal) di pelabuhan menjadi 3,5 sampai 4 hari. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan para importir yang tergabung di GINSI.

Namun, kata dia, biaya logistik di pelabuhan di Indonesia masih terus meningkat dan menjadi masalah yang membebani para importir di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

Anton mengatakan, biaya logistik tinggi di Indonesia menyebabkan daya saing perdagangan Indonesia tertinggal. Biaya logistik Indonesia, kata dia, bahkan masih berada di bawah Vietnam.

Data GINSI menyebutkan, biaya logistik di pelabuhan di Indonesia rata-rata masih di kisaran 30 persen sampai 36 persen dari total biaya operasional barang. Padahal di Singapura cost logistic hanya di kisaran 16 persen, sedangkan di Malaysia hanya 17 persen.

"Seharusnya, dalam penentuan kenaikan tarif di pelabuhan, GINSI dilibatkan," ujar Anton saat memberikan keterangan pers di Hotel Shangri-La, Senin (13/11/2017).

Anton mengatakan, masih tingginya cost logistic di Indonesia ini bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Joko Widodo Presiden untuk menurunkan biaya logistik.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya ini adalah peraturan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang seringkali berganti-ganti, dan saling tumpang tindih.

"Aturan belum selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah, salah satunya belum tercapainya cost logistic yang berpihak pada importir Indonesia. Seharusnya Indonesia malu, daya saingnya masih di bawah Vietnam," katanya.

Sementara itu, Erwin Taufan Sekjen Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI mengatakan, akibat yang paling berat dari cost logistic tinggi ini akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

"Kenaikan tarif pelabuhan itu tidak seksi. Karena dengan Cost logistic yang tinggi, akibatnya harga jual barang menjadi tinggi. Ini sangat buruk dan bertolak belakang dengan upaya pemerintah meningkatkan daya beli," ujarnya.

Dampak biaya logistik ini selain berpotensi menurunkan daya beli masyarakat juga mampu membuat pengusaha atau importir gulung tikar.

Ketika daya beli masyarakat turun, barang tidak terbeli. Akibat jug akan dirasakan, terutama oleh importir produsen, yang mengimpor bahan baku atau komponen untuk produksi dalam negeri.

"Ada kemungkinan, mereka akan gulung tikar atau justru beralih ke impor barang jadi (importir umum), karena dengan impor barang jadi, jatuhnya harga menjadi jauh lebih murah," ujarnya.

Menurutnya, hal ini juga tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Beberapa usulan GINSI berkaitan biaya logistik ini selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian perdagangan dalam momen pengukuhan Ketua Badan Pengurus Daerah GINSI Jatim yang baru.

BPD GINSI Jatim akan memiliki pemimpin baru. Romzi Abdullah Abdat akan dikukuhkan sebagai Ketua BPD GINSI Jatim yang baru, Selasa (14/11/2017).

Oke Nurwan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan rencananya akan menghadiri acara pengukuhan tersebut dan akan memberikan sosialisasi berkaitan aturan impor di Indonesia.(den/dwi)
Editor: Dwi Yuli Handayani



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.