EKONOMI BISNIS

Undang-Undang Ekonomi Kreatif Diharapkan Tidak Menghambat

Laporan Denza Perdana | Selasa, 10 Oktober 2017 | 20:33 WIB
Pameran produk inovasi hasil karya pelaku ekonomi kreatif Surabaya di SCW 2017, di Dyandra Convention Center. Foto: Denza Perdana suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Triawan Munaf Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengatakan, wacana DPR RI menyusun undang-undang yang secara jelas mengatur ekonomi kreatif di Indonesia akan menjadi prestasi bagi DPR RI.

"Itu akan menjadi prestasi DPR RI. Tapi, undang-undang ini nanti juga harus menjadi prestasi bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, jangan hanya membatasi," ujarnya saat membuka sesi Creative Talk di Suroboyo Creative Week (SCW) 2017, di Dyandra Convention Center, Selasa (10/10/2017).

Apabila rencana undang-undang (UU) Ekonomi Kreatif tersebut terwujud, maka aturan di dalamnya harus fleksibel.

"UU ini harus fleksibel. Memberikan keleluasaan kepada perkembangan yang eksponensial. Karena itulah sifat ekonomi kreatif. Terutama berkaitan dengan IT yang terus mengalami perubahan dan berkembang," katanya.

Menurut Munaf, perlu tidaknya undang-undang untuk mengatur jalannya ekonomi kreatif, itu sebenarnya masih dua kemungkinan, yakni antara bisa dan tidak.

Meski begitu, masi kata dia, tanpa undang-undang akan tetap jalan. "Yang penting adanya undang-undang itu nanti tidak malah menjadi penghambat kemajuan ekonomi kreatif," ujar Munaf.

Beberapa waktu lalu, DPR RI mengeluarkan wacana perlunya disusun rancangan undang-undang khusus bagi ekonomi kreatif di Indonesia.

DPR menilai, pelaku industri kreatif dengan berbagai bidang, baik yang ditangani pemerintah atau ditindaklanjuti oleh institusi. Dikhawatirkan akan terjadi gesekan bila dikaitan dengan masalah kewenangan dan masalah keuangan.

Sementara, dalam hal perpajakan, Bekraf menyatakan perlunya kemudahan dan insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Dalam hal tersebut, Munaf mengatakan, kalau ekenomi kreatif sekarang ini sedang berkembang. Apalagi, sebagian besar merupakan seniman yang cenderung malas untuk mengatur buku keuangan.

"Seperti diterangkan oleh Menkeu saat pertemuan kemarin, sebetulnya tidak berat asal semua pihak berdisiplin. Itu saja sebetulnya. Dirjen Pajak pun sudah bersedia memberikan kemudahan-kemudahan," katanya.

Menurutnya, bukan tidak mungkin insentif pajak sebagai stimulus bagi para pelaku ekonomi kreatif juga akan diberikan. "Bisa dihapuskan pajak untuk subsektor tertentu supaya berkembang. Yang paling penting, bagaimana agar para pelaku ekonomi kreatif ini dipermudah," katanya.

Data Bekraf berdasarkan survei yang dilakukan BPS pada 2016 lalu, setidaknya telah ada 8,2 juta pelaku ekonomi kreatif dalam unit bekraf termasuk pelaku UKM dan Startup. (den/bry)
Editor: Ika Suryani Syarief



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.